JAKARTA | Bernasindo – Rabu, (10/06/2026). Perwakilan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) yang didampingi oleh Dedy Ramanta dari Kantor Hukum DIANDRA, secara resmi membuat pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran maladministrasi
(pelanggaran hukum, etika, dan prinsip pelayanan publik) yang dialami para calon dokter akibat kebijakan penghentian masa studi dan pembatasan akses terhadap Ujian Kompetensi Nasional Peserta Didik Profesi Dokter (UKNPDPD).
Perwakilan calon Dokter datang didampingi langsung oleh Kuasa Hukum, mereka mengadukan persoalan yang tengah mereka hadapi. “ Pengaduan ini bukan sekadar mengenai sengketa administratif dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Pengaduan ini merupakan upaya mencari keadilan atas kebijakan yang berpotensi menghilangkan hak-hak konstitusional para calon Dokter yang telah mengabdikan bertahun-tahun hidupnya untuk menempuh pendidikan kedokteran, namun kini menghadapi ancaman kehilangan masa depan profesinya akibat perubahan
kebijakan yang tidak disertai mekanisme transisi yang adil dan proporsional.” ujar Dedy Ramanta selaku Kuasa Hukum.
Dalam hal ini, Dedy Ramanta menilai bahwa penerapan kebijakan yang merujuk pada Permenristek Dikti Nomor 18 Tahun 2018 membuat sejumlah peserta yang masa pendidikan profesinya melebihi batas tertentu kehilangan akses untuk mengikuti atau menyelesaikan proses uji kompetensi. Kondisi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para calon Dokter.
Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI), yang diwakili oleh Dedy selaku kuasa hukum dari Kantor Hukum DIANDRA, memandang bahwa persoalan ini telah melampaui ranah administratif dan akademik dan kami berharap Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap kebijakan yang dipersoalkan tersebut serta meyakini bahwa penyelesaian yang adil tidak
hanya penting bagi para Dokter muda, tetapi juga bagi upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. (Ril/).
