Oleh : Adian Radiatus
JAKARTA | Bernasindo – Ada yang menarik tapi dari sisi yang sangat amat memprihatinkan terhadap proses apa yang dinamakan _penulisan ulang sejarah Indonesia_ bahwa bahan literasi didalamnya akan merupakan catatan sejarah dari sisi “tone” positif, setidaknya demikian yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja dengan DPR-RI.
Sangat amat memprihatinkan bahwa sangat terasa adanya aura ‘ketakutan’ luar biasa saat sang menteri mengatakan hal tersebut dan tentu saja rakyat dalam arti kolektif kolegial akan menganalisa lebih jauh konteks isi penulisan ulang sejarah Indonesia dimana apakah hanya sebuah buku campuran catatan sejarah tertentu dengan pemolesan redaksional bahasa ataukah seperti wajah novel picisan tanpa gambaran nyata yang telah tercatat baik sebelumnya sesuai kejadian nyata bersaksi seluruh pelaku maupun penyaksi langsung kejadian saat itu.
Apa yang sesungguhnya ditakuti oleh Fadli Zon atau apakah sedang mewakili kecemasan pihak tertentu dibaliknya sehingga tampaknya dengan wajah ‘dingin’ Fadli berupaya mempertahankan sanggahannya dihadapan forum wakil rakyat khususnya Komisi Sepuluh DPR dimana dua anggota perempuan setidaknya menangis menyaksikan bagaimana masalah tragedi Mei 98 terkait rudapaksa terhadap perempuan meski entitas Tionghoa yang mengalaminya dianggap tidak ada dan kalaupun ada bukan massal, kilah Fadli.
Tentu saja pemahaman rudapaksa yang terjadi dalam situasi krisis kerusuhan sangatlah sulit untuk tidak diketahui apalagi tidak terjadi, dimana penjarahan saja demikan luas terjadi di beberapa kota bahkan diwarnai pembakaran dan perusakan tidak hanya kendaraan tapi juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu.
Jadi sangatlah aneh bila bagian sejarah kelam pada sebagian anak bangsa yang terdampak langsung dan memprihatinkan bagi anak bangsa lainnya yang empati merasakan penderitaan kala itu apalagi perilaku rudapaksa yang sangat menyakitkan bukan hanya sangat menyedihkan, apalagi dengan ringannya juru bicara Istana, Hasan Nasbi, bicara tentang harus tahu diri terkait catatan atau penulisan sejarah. Arogansi yang berulang setelah soal kepala babi itu.
Tentu saja sebuah upaya penghapusan bagian sejarah yang nyata di kekuasaan manapun dapat dijalankan, tetapi wajib diingatkan bahwa selain pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan hanya tentang pembangunan pangan dan kekuatan ekonomi tetapi juga moralitas yang mengayomi rakyat dari banyak aspek kehidupan termasuk kejujuran sejarah bangsa tentunya.
Fadli Zon dan Hasan Nasbi semestinya bisa menempatkan sikap bijaksana yang lebih elegan dan nasionalis pluralis terhadap sejarah yang sesungguhnya bukan tentang tone positif atau tone negatif, tetapi tentang menjelaskan satu situasi terhadap situasi berikutnya yang terjadi pada kurun berlangsungnya suatu peristiwa yang berkaitan didalamnya dan apapun judulnya justru akan menjadi catatan yang mendewasakan anak bangsanya kelak dimasa depannya. (**).
