Bernasindo.com, Jakarta – Caleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Pusat Dapil 1 No 11, Herwanto N. SH mengatakan sebenarnya tidak ingin menanggapi komentar dari Sekjen Perindo, tetapi beberapa hari ini, Sekjen Perindo mengeluarkan pernyataan pertamanya mengenai Pemilu ini. Ia menyampaikan bahwa “Sakadut, morat-marit, bahasanya seperti. Nah kemudian ada kalimat yang sangat menggelitik hati saya, jadi Sekjen Perindo itu mengatakan begini,” katanya di Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.
“Sekjen mengatan untuk minta bahwa caleg Perindo tetap mengawal C1 ini, suara Perindo satu suara sangat berarti. Ya sehingga itu membuat ada keinginannya untuk menanggapi lah yang pertama,” ujarnya.
Menurut Herwanto N, SH. ketika dia katakan bahwa Pemilu sekarang ini morat-marit, acakadul. “Nah saya melihat bahwa nanti kasihan 02 nya kenapa dianggap 02 melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Padahal saya sebagai caleg mengalami langsung bahwa bagaimana manajemen Partai Perindo, karena sejak awal saya kampanye sosialisasi,” ucapnya.
Jumlah saksi yang didukung oleh Partai Perindo, termasuk satu saksi di dalam TPS dan 19 saksi di luar TPS, mencapai total 20 orang. Ini merupakan komitmen yang dibayar oleh Partai Perindo. Dekat dengan tanggal pemilihan, data yang telah diinputkan mencakup 396 saksi di dalam TPS dan 7524 saksi di luar TPS, yang telah didata oleh koordinator saksi-saksi.
“Yang awalnya Partai Perindo menjanjikan akan memberikan bantuan, Saksi TPS itu satu orang saksi dalam dan 19 aksi luar, artinya sampai 20 orang dan ini dibayarkan oleh Partai Perindo. Nah kurang lebih seminggu atau beberapa hari mendekati coblosan. Itu data yang sudah saya input, kebetulan ada koordinator saksi-saksi. Itu jumlahnya ada 396 saksi dalam yang kita sudah data dan 7524 saksi luar,” tuturnya.
Ia mengatakan data ini di bawa ke DPP, “sampai di DPP saya WA sekjennya. Makanya saya tergelitik dengan sekjen ini, karena saya sudah wa dia, dia nggak ada tanggapan nya. Saya melihat dari sekjen ini kok menurut saya kok nggak tau malu gitu mengatakan, di sana kita caleg justru mengawal yang lebih parahnya lagi C1 yang tadinya itu kita dijanjikan akan diberikan satu saksi dalam, 19 saksi luar,” ucapnya.
Kata Herwanto, Ternyata pada 2 hari mau pencoblosan hanya disetujui satu tps satu saksi doang dan itu sampai sekarang belum dibayar. Padahal dia mengatakan bahwa awalnya H -1 dikasih setengah, H+1 dilunasi. Sekarang h-1 belum dikasih juga, sampai sekarang plusnya.
“Kita enggak tahu lagi, dibayar kita nagihnya ke pengemis nih artinya gini. Pembayarannya-pembayarannya. Nah 396 ini kan seharusnya itu yang mengawal suara Perindo kan? Tapi kan tidak semua pada akhirnya tidak kita masukkan,” sambungnya.
Ia menyatakan karena Perindo tidak memberikan jawaban ketika dikasih dana ini. “Makanya nih saya wa, selamat pagi pak sekjen perkenalkan saya. Awalnya nggak tahu nomornya, karena saat itu data saya sudah banyak, saya mencari lah nomornya. Jadi dikasih nomornya sama yang menjadi prabu Siliwangi itu Ananda George, ‘bang ini nomor sekian hubungi aja bilang dari saya’, saya bilang memang sini maaf pak saya dapat nomor dari ananda jos prabu Siliwangi. Nah karena saya teman sinetron dia (Ananda George),” kata dia.
Sekjen mengatakan di media para Caleg ‘Saya bilang saya kemarin mau masukkan nama-nama saksi dari saya. Mohon diterima pak saya mau ke DPP hari ini saya sudah sekuat tenaga berjuang dan memperbesar membesarkan Partai Perindo juga membantu tandeman saya, Ibu Liliana Tanoesoedibjo‘. Karena saya tandeman saya ibu Liliana istrinya Pak Hary Tanoesoedibjo, sampai saya kirim nih saat saya ini sosialisasi saya coblos nama saya, coblos nama ibu Liliana jadi saya kirim ini agar Sekjen segera tahu bahwa saya berjuang untuk ibu Liliana tanpa dibayar.
Ia menegaskan selama berkampanye, “saya tidak pernah dibayar oleh Ibu Liliana. Jadi berkas yang simulasi pencoblosan itu saya cetak sendiri. Jadi semua saya kirim video saya pada saat kampanye, bahkan setelah di sini saya bilang pagi siang malam,” ujarnya.
Menurutnya Hary Tanoesoedibjo, seorang Ketua Umum yang dikenal sebagai sosok besar, jika memang tidak menjadi seperti ini, menurut saya, harus bertanggung jawab. “Seorang ketua umum harus lebih dari sekadar berbicara, dia harus bertanggung jawab. Jika seseorang Ketua Umum berani mengucapkan sesuatu, sudah waktunya untuk bertanggung jawab, bukan hanya sekadar memberi pernyataan. Kejadian ini membuat saya kehilangan minat, namun semoga pesan ini dapat tersampaikan kepada beliau,” katanya.(warisman)
