Bernasindo.com, Jakarta – Pengusaha angkot Petrus Sujimin angkat suara masalah prasasti kinerja Transjakarta dan Dinas Perhubungan isu pemotongan anggaran sebesar satu triliun dan belum adanya surat perizinan trayek pada Kamis, 24 Agustus 2024 di Balai Kota DKI Jakarta.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan seluruh angkutan kota atau angkot bergabung dalam satu sistem transportasi pada 2026. Sebab, untuk membawa angkot biasa bergabung dalam sistem Jaklingko membutuhkan proses panjang.
“Karena ini menyangkut pelayanan umum dan orang banyak, jadi kalaupun memang ada defisit anggaran PP DKI sebaiknya mengambil dari pos-pos yang lain,” ujarnya Petrus saat di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (24/8/23).
Pelayanan masyarakat dengan baik dan juga kendaraan-kendaraan yang sudah di PKS dari sekian operator, harusnya Transjakarta menjalankan segera untuk dioperasikan.
Petrus menegaskan, kalau keadilan ditegakkan begitu juga Dishub, jika bisa ada keadilan kuotanya sekian, harus bisa berikan dan tunjukan kuotanya sama, jangan diberikan kepada operator operator baru.
Selama dua bulan Petrus mengaku sudah membayar angkot yang diharuskannya membayar, “100 kendaraan 5 juta dikali 2 bulan, udah miliyaran, belum pemotongan kilometer dari 2500 kendaraan dipotong kilometernya. Sangat banyak sekali kerugian operator pemilik pengusaha dan juga terutama pramudi yang sudah menunggu tidak bisa operasi-operasi mereka ga dapet gaji,” tuturnya.
“Kita harap anggaran tersebut untuk transportasi tidak dipotong,” ujar Petrus.
Menurutnya jika belum mendapatkan izin trayek di waktu tertentu. “Terpaksa dengan teman-teman akan mengadakan unjuk rasa ke balai kota, untuk bertemu langsung dengan pj Gubernur,” katanya. (tim forkam)
