“Melakukan manuver-manuver, saya sudah lihat sendiri di beberapa tempat. Semoga kita sebagai anak bangsa sebagai rakyat Indonesia harus berani mengatakan yang benar, katakan benar yang salah katakan salah,” kata Harry dalam acara seminar di gedung sekretariat TKRPP 2024 JI. Pangeran Diponegoro, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 13 Januari 2024.
Caleg DPR RI PDI Perjuangan Jakarta I No. Urut 5, Harry Basuki Tjahaya P., mempernyatalan bahwa sudah netralkah pemerintah tidak perlu dijawab karena semua bisa melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri. “Apabila ada aparat yang melanggar kode etik, apa yang akan dilakukan, bagaimana kita melawan, bagaimana kita melaporkan, ke mana?” kata Harry Basuki di lokasi yang sama.
“Nah itu permasalahan kita, tidak punya satu badan yang kuat untuk menampung kita semua, kita tidak punya wadah persatuan yang kita bisa kumpulkan. Kumpulkan bukti foto, lokasi, waktu. Kita bisa memberikan laporan, sehingga wadah ini agar bisa meneruskan ke KPU.” Ujar Harry Basuki.
Ia menambahkan keadilan itu ada dan nyata, “saya yakin setiap keadilan kita perangi dengan kekuatan bersama-sama melaporkan, Karena perjuangan keadilan itu tidak sendiri, jika sendiri kita tidak berfungsi dengan baik. Marilah satukan kekuatan,” Tuturnya.
H. Djafar Badjeber, M.Si, Caleg DPR RI Partai Hanura Jakarta III No. urut I menurutnya Seminar dan doa bersama ini tentunya menjanjikan sebuah harapan dan komitmen agar pelaksanaan pemilu netral, tidak berpihak kepada kelompok manapun partai, sehingga dihasilkan sebuah pemilihan umum yang bermartabat demokratis.
Pertama pemilihan umum tidak sekedar diatur di dalam undang-undang tentang pemilihan umum top yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum namun secara eksplisit, diatur dalam konstitusi, legislatif, kedudukannya sungguh tinggi di mata hukum. “Menjadi persoalan di bangsa kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena hanya kepentingan elitis, bukan kepentingan Indonesia pada umumnya atau warga Indonesia,” Kata Djafar di Lokasi yang sama
“Sehingga kalau saudara menanyakan, apakah mereka netral? saya yakin tidak akan netral 100%. kalau tahu netral hanya pura-pura saja dibungkus dengan berbagai kebijakan, sehingga menimbulkan seakan-akan mereka itu demokratis, padahal ninja-ninjau demokrasi. Artinya aromanya sudah terasa aromanya itu ada dan kita rasakan,” Ujar Djafar.
Ia menegaskan jika seandainya hasil pemilu tidak netral, sangat berbahaya bagi bangsa. “Tentunya kita semuanya tidak menghendaki, terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat gara-gara hasil pemilu dikomplain, akibat para penyelenggaranya tidak demokratis atau tidak netral atau kemungkinan berkompromi melahirkan sebuah pemerintahan, jadi betul-betul harus kita jaga Indonesia daripada konflik,” Tuturnya.
Caleg DPR RI Perjuangan, Jakarta II No. urut 2, Once Mekel Mengatakan penyelenggaraan ini sebagai sesuatu yang sangat serius, kita semua melihat seperti itu karena pertama proses demokrasi kita sudah dibangun dengan berdarah-darah tahun ’98.
Satu proses di mana kita membuat fundamental yang baru terhadap demokrasi Indonesia, yang kokoh kita punya lembaga-lembaga yang baru, ya demokrasi kita terus dalam tahap yang bisa dikatakan installment. “Bisa dikatakan beresiko kembali ke titik nol, ya itu yang membuat sangat prihatin dan semua ini dimulai pertama untuk hal-hal yang fundamental oleh para pemimpin kita,” kata Once di lokasi yang sama.
“Maka itu yang perlu diwaspadai pertama kali adalah pelanggaran yang paling mendasar bahwa telah terjadi pelanggaran etika, bukan satu yang enggak faktual. Artinya kita sudah tahu ada pelanggaran etika disidangkan di MK, kemudian sudah terbukti ada pelanggaran berat,” Ujarnya.
Ia mengatakan bahwa persoalan pimpinan kita itu membuktikan bahwa pimpinan kurang berintik-ritas. Artinya ada indikasi bahwa ada keberpihakan dengan pemakaian kekuasaan yang ada untuk membela salah satu calon, sangat kita sesalkan.
Once menyoroti bahwa harus menyatukan langkah, “kalau disetujui kita bikin satu tagline serentak, gerak cepat. Jadi termasuk pula serentak dalam menaikkan isu pelanggaran Pemilu, jika ada menemukan terjadi pelanggaran Pemilu kita secara serentak bergerak untuk fokus menyebarkan berita ini, bukan saja serentak dalam hal mendukung Pak Ganjar tapi serentak pertama, serentak dalam mengawasi pelanggaran pemilu,” Tuturnya.
Sebagai Informasi, acara seminar ini dihadiri oleh Narasumber dari Ketua Yayasan Forkam Harry Amiruddin, Caleg DPR RI PDI Perjuangan Jakarta I No. Urut 5 Harry Basuki Tjahaya P, H. Caleg DPR RI Partai Hanura Jakarta III No. urut I Djafar Badjeber, M.Si, Caleg DPR RI Perjuangan, Jakarta II No. urut 2 Once Mekel, dan Suta Widhya, S.H, Pengamat Hukum Politik. (Waris)
